Ber- aktivitas Ditengah Pandemi Covid-19

Praktis sejak awal bulan Maret 2020 lalu, Indonesia mulai memberlakukan Status Darurat Covid-19. Presiden Jokowi, mengambil langkah Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)– berlaku serentak di seluruh wilayah NKRI.

Warga masyarakat relatif dibatasi geraknya. Dianjurkan lebih banyak diam dalam rumah masing-masing. Tidak boleh keluar rumah, kecuali sangat mendesak. Itupun diwajibkan untuk menggunakan Protokol Kesehatan: Memakai Masker standar dengan benar, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan Menjaga jarak minimal 1–2 meter.

PSBB diterapkan untuk menindak lanjuti anjuran WHO, bahwa Kepala-kepala Negara agar segera bertindak cepat dan strategis guna menahan laju angka penyebaran penyakit wabah, Covid-19.

Tak ayal lagi, Pemerintah Indonesia dengan sigap dan kompak merevisi anggaran untuk menanggulangi wabah penyakit Virus yang sampai saat ini dianggap ganas dan belum ada obat yang secara langsung dapat membrantas kuman virus baru, Covid-19. Membentuk Tim Satgas Covid-19 tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke tingkat desa-desa. Memberi bantuan-bantuan berupa logistik dan keuangan kepada warga masyarakat kelas menengah kebawah.

Setelah beberapa bulan, dievaluasi. Sampai disini terasakan bahwa kehidupan sosial-ekonomi rakyat mengalami tekanan. Sebab banyak perusahaan dan usaha-usaha lainnya yang tutup kantor. Banyak karyawan atau pekerja atau kaum Buruh yang terkena PHK.

Status ekonomi rakyat biasa turun drastis. Belanja harian untuk keperluan makan dan minum nyaris tidak menyukupi. Hubungan sosial-ekonomi seakan betul-betul mandeg.

Timbul masalah baru, biaya rutin rumah tangga, seperti pengeluaran utk iuran Listrik, air, biaya anak sekolah, cicilan atau angsuran kredit, dll. mulai tidak terbayarkan.

Kebijakan subsidi-subsidi lainnya mulai segera dikucurkan oleh pemerintah. Sampai disini, pemerintah berfikir keras. Kemudian setelah membaca sikon dilapangan, mengambil langkah-langkah alternatif. Mengambil kebijakan untuk mencoba hidup berdamai dengan Covid-19, yakni melalui penerapan Pola Hidup New Normal. Warga boleh beraktivitas-kegiatan seperti biasanya tetapi diwajibkan untuk menjaga –melindungi– diri dari resiko ketularan Covid-19 dengan cara melaksanakan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada beberapa bulan terakhir ini, dimasa warga masih tetap dianjurkan untuk tetap memegang dan melaksanakan Protokol Kesehatan saat beraktivitas diluar ruangan atau rumah, pemerintah tampak berupaya keras untuk mencari obat penangkal dan atau Vaksin nya.

Disamping itu, pemerintah berusaha sekeras-kerasnya untuk mengadakan pemeriksaan –Test Covid-19– secara lebih masif menggunakan peralatan yang lebih handal dan berkemampuan lebih besar.

Semoga upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Serta tetap mendapatkan dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat kita.

Mari tetap menggunakan Masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta tetap menjaga jarak aman saat berkegiatan diluar rumah.

Peringatan Hari Buruh 2012 di Tandai dengan Unjuk Rasa Akbar

Muara luapan segala keresahan, yang dirasakan makin menekan hidup para buruh selama ini, seakan tertumpahkan pada hari ini, 1 Mei 2012 yang dikenal dengan sebutan Hari Buruh Sedunia. Melalui aksi unjuk rasa besar-besaran di hampir semua kota besar di Indonesia tercinta. Mereka para buruh kebanyakan mengenakan pakaian warna merah yang melambangkan keberanian bersuara. Menyalurkan aspirasi dan menuntut hak-hak akan rasa ketidak adilan yang menimpa nasibnya.

Puluhan masa demo buruh (dan tani) yang juga dibantu oleh mahasiswa untuk menyampaikan suara tuntutan mereka atas kenaikan upah dan kesejahteraan hidup yang lebih layak, penijauan kembali terhadap sistem perjanjian kerja, perbaikan Jamsostek, dan lain-lain. Untuk keperluan itu mereka bergerak bersama dan berbondong-bondong melakukan long march, pergi mendekat ketitik pusat pemegang otoritas negeri di tingkat pusat dan daerah masing- masing. Yang secara keseluruhan aksi demo ini berjalan dengan damai.

Sementara itu, dari fihak pemerintah melalui Menakertrans, Muhaimin Iskandar mengumumkan pada hari ini bahwa untuk memperingati Hari Buruh 2012, kali ini pemerintah memberikan kado/ hadiah berupa: kebijakan perbaikan upah yang terkena pajak dari Rp. 800.000,- – Rp1200.000,- , menjadi Rp. 800.000 – Rp. 2000.000,-, kebijakan perumahan murah dan pembuatan rumah sakit- rumah sakit. Hal ini ditanggapi dingin dan dianggap usaha yang siasia oleh perwakilan buruh, dengan dasar pemikiran bahwa bukan itu substansinya melainkan adalah perubahan sistem yang ada. Karena apakah pemerintah akan bisa menjamin semua buruh mendapatkan perumahan tersebut? kata mereka. Dengan kerja lembur angka Rp. 2000.000,- akan terlampaui sehingga pasti tetap terkena pajak. Soal rumah sakit, adalah fihak swastalah yang sudah lebih bisa bekerja sama.

Fenomena peristiwa demo akbar para buruh seluruh Indonesia tadi siang, kiranya dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi semua fihak. Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif untuk membangun tingkat kehidupan warga dan masyarakat semuanya ketaraf yang lebih baik dan sejahtera (adil dan makmur). Semoga.

Orang Kecil akan Kesulitan Mencari Penghasilan Tambahan

Ditengah- tengah terjadinya Badai Korupsi yang sedang melanda, dimana penyelesaian pembrantasannya tidak kunjung pernah mencapai hasil yang signifikan, kemudian datang masalah baru. Wabah penyakit lama kambuh lagi, yakni isu akan dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 1 April 2012 nanti.

Masalah seputar kebijakan tentang BBM, sejak dulu memang merupakan isu yang sangat peka. Hingga hampir secara spontan mayoritas masyarakat akan menyatakan tidak setuju bila BBM bersubsidi dinaikkan harganya. Trauma masa lalu ketika terjadi hal serupa– kenaikan harga BBM bersubsidi, masih membekas.  Sebab dengan dinaikkannya harga BBM akan serta merta menaikkan juga harga- harga barang kebutuhan pokok (sembako) dan jasa angkutan umum.

Apabila harga barang dan jasa harganya naik drastis– sebagaimana kejadian pada waktu yang lalu, sementara pendapatan perkapita masyarakat golongan menengah kebawah relatif tetap kurang dari cukup, jelas hal ini akan menekan kehidupan mereka. Keadaan dan pengalaman hidup pada situasi begini inilah akhirnya secara psikologis selalu menghantui. Terlebih tidak adanya kompensasi atas keadaan itu. Kalaupun mungkin ada, sifatnya sporadis. Hingga secara keseluruhan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, jelas berdampak kepada makin sengsaranya hidup kaum papa. Yang sebelumnya, kehidupannya sudah sengsara kini menjadi lebih sengsara.

Lain halnya apabila, ada kompensasi yang memadai dan merata. Mungkin kaum papa yang hidupnya compang- camping lumayan tertolong. Minimal dalam keadaan sementara, ketika lonjakan harga terjadi disaat baru diumumkannya kebijakan tersebut. Kehidupan ekonomi kaum tidak berpunya itu tidak begitu kolap. Perkara selanjutnya setelah itu,  memang kemungkinan akan terjadi efek domino, dimana orang kecil akan sangat- sangat kesulitan mencari penghasilan tambahan.

Padahal.. sebenarnya, dalam hal ini pemerintah memiliki niat baik, merencanakan program pengendalian dampak negatif atas adanya kebijakan BBM yang secara terpaksa harus dinaikkan harganya. Tentu keterpaksaan ini terjadi karena telah mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang.

Memang antara pertimbangan teknis dan realita yang akan terjadi, tidak selalu berjalan harmonis. Kesenjangan yang terjadi akan membutuhkan kearifan para pemegang otoritas. Hati nurani para pemimpin akan selalu dipertanyakan dalam sikon seperti ini. Apabila yang diutamakan titik beratnya kepada upaya mewujudkan kesejahteraan hidup dan kemakmuran rakyat, terutama terhadap kaum miskin, apapun resikonya pasti dijalankan. Semisal dengan berbagai pertimbangan yang final.. pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenapa ? Karena pemerintah sudah memiliki jalan keluar yang lain, yakni memilih mengadakan penghematan anggaran disektor yang lain, dan memberlakukan aturan baku, misalnya bagi golongan ekonomi menengah keatas dilarang menggunakan/ membeli BBM bersubsidi. Bagaimana pelaksanaannya dilapangan, asalkan dilakukan secara tegas, dan sebaliknya tingkat kesadaran golongan menengah keatas makin membaik.. maka gejolak ekonomi politik dan keamanan akan menjadi tenang kembali.

Kebijakan Publik Sudah Tepat atau Tidak

Sistem ketatanegaraan setelah reformasi 1998, telah banyak membuahkan perubahan, antara lain adalah bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan pemerintahan telah diberlakukan perubahan  dari sistem Sentralisasi kepada sistem Desentralisasi. Pembagian kekuasaan pusat dan daerah.

Untuk menciptakan keseimbangan pengaturan negara maka dibentuklah DPR dan DPD. Kedua lembaga ini harus berjalan bersama- sama secara sinkron. Harmonis, serasi dan seimbang. Hal tsb dimaksudkan untuk lebih mempertahankan keutuhan NKRI.

Dari titik pikir ini,  dalam konteks pelaksanaannya,  fakta menunjukkan bahwa telah banyak terjadi ketidak sinkronan atau ketidak jelasan daripada pelaksanaan dan pengaturan kebijakan dasar yang telah ditentukan oleh pusat. Hal ini disebabkan mungkin disamping iklim politik yang tidak menunjang juga oleh karena kurang adanya transfer of knowledge kedaerah,  atau jikalau ada berjalan secara karbitan (baca: dipaksakan), sehingga tidak heran kalau terjadi distorsi disana sini.

Sementara itu, sistem kepartaian yang banyak, yang didirikan secara terburu- buru menambah kekacauan keadaan. Pengalaman pahit dimasa  Orde Baru selama 32 tahun, membuat orang- orang ibarat –maaf– ayam yang dikurung lama dan tiba- tiba dilepas. Terjadilah eforia politik berkepanjangan dengan segala dampaknya. Terlebih kalau dimotori sendiri oleh para elit politiknya.

Padahal organisasi politik atau Parpol adalah identik dengan berjalannya sebuah pemerintahan negara bayangan. Embrio adanya suatu negara. Cikal bakal munculnya negara dan pemimpinnya yang cakap dan bijaksana dalam mengatur warganya. Mengatur masyarakat dan bangsa melalui regenerasi pemimpin negara. dengan kebijakannya mengatur secara baik dan benar sesuai undang- undang yang diberlakukan. Jadi harus memiliki sifat- sifat kenegarawanan sejati.

Kemudian berbicara tentang rakyat. Yah tentu  disini yang dimaksud adalah rakyat kebanyakan’. Rakyat jelata, sebagai fihak yang menerima kebijakan. Sebagian besar terdiri dari orang miskin dan hidupnya masih jauh dari sejahtera.

Kemiskinan dan kebodohan inilah semestinya harus menjadi prioritas utama membangun bangsa. Bukan mengutamakan pembangunan gedung- gedung bertingkat. Apalah artinya pembangunan gedung mewah jikalau masyarakatnya tidak terbangun dengan baik. Gedung tersebut akan hanya menjadi monumen belaka.

Nah sekarang persoalannya, apakah kebijakan publik yang telah dibuat selama ini sudah benar- benar berpihak kepada rakyat?  Program- program pembangunan sudah menyentuh kebutuhan yang mendasar dari rakyatnya? Kalau sudah berarti kebijakan- kebijakan yang dijalankan sekarang sudah tepat. Dan, tentunya tidak ada lagi banyak terjadi komplain- komplain dari rakyat . Nyatanya bagaimana?

Yang paling bisa menilai dan merasakan adalah rakyat jelata itu sendiri. Biar mereka yang menjawab dan menilai apakah mereka sudah merasa puas/ terpenuhi aspirasinya. Kebijakan apa yang telah didengar, dilihat dan dirasakan apa sudah sesuai dengan tuntutan hati nurani mereka. Karena sosial kontrol seperti inilah yang akan memberikan kontribusi terbesar dan objektif akan tepat atau tidaknya suatu kebijakan publik yang telah dibuat oleh para pemegang otoritas.

Rela Rencana Batal Demi Kepentingan Publik

DPR membatalkan niatnya untuk membangun Kantor mewahnya. Suatu keputusan yang populer dan perlu diapresiasi. Dimana sebelumnya DPR begitu getol mempertahankan rencananya mendirikan Gedung Kantor Mewah dengan bermacam dalih.

Kejadian ini memberikan pelajaran yang baik tentang bagaimana seharusnya membuat perencanaan yang rasional. Karena tak mungkinlah membangun suatu kemewahan dimana rakyat kebanyakan masih sangat menderita hidupnya.  Terlebih lagi, setelah diketahui bahwa sebagian dana operasional pembangunan gedung tersebut yang telah dianggarkan dikabarkan hangus.

Apapun kejadian yang sudah terlanjur, yang penting dapat dicegah kerugian yang lebih besar.  Kini seyogyanya anggaran pembangunan gedung yang dibatalkan itu diarahkan kepada pembenahan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi rakyat.

Kegiatan mensejahterakan  kehidupan bangsa yang masih berjalan tertatih- tatih tetap harus dijadikan prioritas utama. Sebab percuma jikalau pejabat hidup mewah dengan segala fasilitasnya yang glamour, sementara banyak warga masyarakatnya yang seharusnya dibelanya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Bimbingan dan pelatihan kerja serta pemberian modal bagi warga hendaknya segeralah diadakan dan dilaksanakan, sehingga dapat menjadi manusia wirausaha dan atau orang yang produktif. Dengan demikian pemberdayaan kemampuan masyarakat akan meningkat. Pada gilirannya akan menjadi warga bangsa yang mandiri dan lebih mampu bersaing dikancah pergaulan dunia. Semoga apa yang sedang direncanakan untuk memberdayakan warga ini mengalami sukses yang besar.