Gaduh Politik Masih Hangat di Tahun 2015

Pada tahun 2015 ini, masih saja diwarnai dengan keadaan gaduh dari pada kehidupan perpolitikan di tanah air.

Entahlah mengapa ko senang sekali dengan keadaan seperti ini. Seakan tidak dapat hidup tanpa kegaduhan politik. Ataukah karena sedang kemaruk politik pasca pemilu 2014 yang diterus-teruskan? Tidak tahu juga.

Masalahnya jikalau keadaan gaduh yang cenderung kacau, jelas akan mempengaruhi kelancaran dan kemajuan pembangunan Indonesia. Selain itu investor asing enggan menanamkan modalnya di negeri ini. Dengan konsekuensi kemungkinan terus menurunnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar.

Tentu kita semua berharap akan adanya kesadaran dari para pelaku politik praktis agar lebih mengutamakan kemantapan kondisi negeri dibidang kehidupan lainnya terutama bidang sosial-ekonomi. Semoga.

Iklan

Kapolri Berpenampilan Lemah Lembut

Indonesia tidak resah lagi setelah memiliki Kapolri yang baru. Sebab teka-teki siapa gerangan figur Kapolri yang akan terpilih telah terjawab. Bahwasanya sebulan yang lalu (17/04) presiden RI, Joko Widodo telah memilih dan melantik Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Negara, Jakarta sebagai Kapolri yang baru, menggantikan Komjen Pol Soetarman yang diberhentikan dengan hormat.

Sedangkan posisi Wakapolri di gantikan oleh Komjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya diajukan sebagai calon Kapolri oleh presiden. Namun hal itu batal oleh adanya kontroversi rekening gendut Budi Gunawan yang lalu ia dijadikan tersangka oleh KPK. Kemudian dalam sidang tuntutan Praperadilan di PTUN dapat dimenangkannya.

Mantan Wakapolri, Badrodin Haiti yang berpenampilan kalm dan lemah lembut ini kini telah menjadi orang pertama di institusi Polri. Tentu banyak tugas -tugas besar menantinya. Mulai dari membenahi performance internal Polri sendiri sampai dengan output kinerja Polri mendatang.

Diharapkan ditangan dinginnya, kharakter yang tenang dan lemah lembut penuh kehati-hatian kinerja Polri kedepan dapat lebih asertif dan efektif dengan mengutamakan pendekatan profesionalitas Polri.

 

bacaan: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150417_kapolri_haiti_dilantik

Siapa Calon Kapolri yang Akan Terpilih?

Singkat cerita, beberapa waktu kemudian setelah Sidang Praperadilan BG di PN Jakarta Selatan diterima dimana diputuskan bahwa tuduhan KPK atas diri BG tidak syah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka terbuka kembali peluang BG untuk maju menjadi calon Kapolri.

Namun ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan, presiden Joko Widodo telah mendapatkan pengganti posisi BG yang terkendala kasus hukum. Calon pengganti yang kini telah diusulkan oleh presiden ke DPR untuk disetujui itu adalah Badroddin Haiti (BH), yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.

Dikabarkan bahwa semua Fraksi di DPR menyetujui pencalonan BH sebagai calon Kapolri, ini berarti BH telah lulus Uji Kelayakan untuk bisa maju sebagai Calon Kapolri.

Selanjutnya perkembangan lebih lanjut tentang polemik siapa yang pantas menjadi calon Kapolri mendatang tinggal menunggu proses dan prosedurnya.

Perihalnya pengisian jabatan Wakapolri yang akan lowong nantinya juga ada kabar akan diberikan kepada BG sebagai kesempatan kedua. Namun itu bergantung kepada kebijakan Kapolri terpilih. Semoga suksesi kepemimpinan di tubuh Polri berjalan lancar, kita nantikan saja.

Pra Peradilan BG Dikabulkan

Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan kemarin, hari Senen (16/02) menggelar sidang kembali Kasus gugatan Pra Peradilan BG dengan agenda pembacaan putusan hakim tunggal, Sarpin Rizaldi. Penetapan putusan hakim yang mengadili perkara ini dibacakan sendiri olehnya.

Dalam amar putusannya pada pokoknya sidang pengadilan mengabulkan gugatan pihak Pemohon (baca: dalam hal ini BG) atas tuduhan TSK oleh pihak Termohon (baca: dalam hal ini KPK), untuk sebagiannya. Dan menolak atau men-kesampingkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, karena penetapan termohon menjadikan BG sebagai TSK adalah tidak berdasarkan Hukum yang mengikat.

Kini BG sudah terbebas dari status TSK yang dituduhkan oleh KPK. Nama baiknya pada versi sidang pra peradilan ini secara serta merta telah terpulihkan. Kemudian pada hari itu juga BG melaporkan tentang hasil sidangnya kepada presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Jokowi memberi selamat. Dan memberikan keterangan bahwa untuk masalah lain-lainnya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sang presiden memang sedang menunggu hasil sidang pra peradilan ini, dan sekarang sudah jelas dan selesai, bahwa BG terbebas dari segala tuduhan oleh KPK. Pertanyaannya sekarang apakah BG akan jadi dilantik oleh presiden menjadi Ka Polri ?  Masih belum tahu. Karena rupanya putusan sidang ini bukan satu-satunya instrumen yang harus digunakan oleh presiden. Singkat kata, presiden masih perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya yang juga penting diperhatikan mengingat negeri ini sedang dilanda oleh berbagai permasalahan yang bertumpuk-tumpuk.

Salah satu pertimbangan lain itu dimaksudkan antara lain adalah seperti peta sebelumnya yaitu presur publik yang tidak menghendaki BG menjadi Ka Polri. Disisi lain DPR dan MPR serta terutama Partai-partai dalam Koalisi KIH menghendaki BG segera dilantik menjadi Ka Polri.

Bagi kita semua, yang notabene merupakan warga yang juga hidup didalam negara yang menganut sistem demokrasi yang tentu diatur oleh hukum atau aturan perundang-undangan memiliki hak dan kewajiban sama. Artinya siapapun bisa terkena masalah seperti apa yang dialami BG. Dan bagi para petugas penegak hukum, dalam hal ini terutama KPK harus lebih berhati-hati, tidak gegabah dalam menentukan dakwaannya kepada seseorang untuk menjadikannya tersangka dalam kasus pidana korupsi. Sebab dengan mendakwakan seseorang menjadi tersangka akan memiliki konsekuensi serius dan berat.

 

Demikianlah untuk sementara ini perkembangan kasus BG dan KPK ini. Selanjutnya apa yang akan terjadi pada pasca putusan sidang pra peradilan BG ini marilah kita simak bersama. Tulisan ini hanya sekedar berupaya membantu memberi catatan sebagian dari kisahnya. Wassalam penulis.

*sumber: diambil dari berbagai sumber

Menanti Perkembangan Pra Peradilan ‘BG’

Putusan sidang pra peradilan BG dikabarkan akan di ketok oleh hakim tunggal Sarpin besok hari Senen tanggal 16 Februari 2015. Apakah putusan hakim akan menerima gugatan pemohon (baca: Kubu BG) atau tidak? Hal ini bergantung pada masing-masing pihak untuk bisa membuktikan dalil-dalil yang diajukan dimuka persidangan.

Tiga saksi ahli dihadirkan oleh pihak pemohon kemarin. Intinya bersaksi bahwa tuduhan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas diri BG sebagai ‘TSK’ adalah tidak syah. Namun pihak termohon (baca: KPK) melalui Ketua Biro Hukum KPK mementahkan semua apa yang sudah dijelaskan oleh saksi ahli pihak pemohon, dengan mengatakan bahwa KPK berdasarkan UU KPK boleh mengangkat Penyidik sendiri, sehingga berhak menjadikan BG menjadi TSK.

Lepas dari dikabulkan atau tidak permohonan pihak pemohon ini, diluar persidangan sudah ramai rumor bahwa BG tidak akan dilantik menjadi Ka Polri oleh Presiden Jokowi. Beberapa nama muncul kepermukaan sebagai calon alternatif untuk menempati posisi BG sebagai calon Ka Polri.

Kasus ini menjadi semakin menarik disimak lantaran telah banyak menyita perhatian publik. Sedangkan posisi sang presiden pada akhirnya semacam terjepit. Pasalnya, karena publik (baca: termasuk suara citizen di sosmed) kurang menaruh emphati jika presiden bersikukuh tetap akan melantik BG sebagai Ka Polri menggantikan Komjen Pol Soetarman yang diberhentikan beberapa waktu lalu oleh sang presiden. Sementara itu pihak DPR RI merekomendasikan agar presiden segera melantik BG, karena sudah melalui tahapan proses dan lulus/ dikabulkan untuk menjadi calon Ka Polri.

Disini kemudian persoalannya lalu menjadi polemik yang tajam. Salah satu pendapat yang cukup menohok antara lain pendapat dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, intinya menyatakan presiden harus mematuhi proses seperti yang sudah diatur Konstitusi, yakni melantik BG terlebih dahulu. Perkara ada masalah lain itu soal kemudian. Tapi dalam hal ini jika presiden tetap melantik BG maka akan mendapat presur dari publik ramai. Apalagi Tim 9 sudah memberikan keterangan pers bahwa presiden Jokowi tidak akan melantik BG.

Itulah problematik soal BG yang awalnya akan dijadikan Ka Polri, tiba-tiba ada tuduhan TSK dari KPK. Bangsa ini masih saja dilanda kemelut yang semestinya hal semacam ini tidak perlu terjadi. Begitu banyak PR bangsa ini untuk membangun mengejar ketinggalannya dari bangsa lain.

Pada akhirnya bagaimana lagi, apa boleh buat, kita tunggu saja dahulu bagaimana keputusan sidangnya besok. Semoga bisa ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi soal ini oleh sang presiden.

KPK dan Polri Diminta Bersikap Tetap Profesional

Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) sekarang menjadi berita sangat populer didalam negeri. Lantaran sepak terjangnya yang paling mutakhir, yakni menjadikan Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG) yang akan dilantik presiden Jokowi dituduhnya menjadi tersangka kasus suap dan juga tentang Rekening Gendutnya yang dinilai tidak wajar. Sehingga pelantikan yang sedianya segera dilaksanakan menjadi ditunda oleh sang presiden.

Padahal DPRI dan Koalisi Indonesia hebat sudah merekomendasikan agar BG segera dilantik. Dari sini lalu DPR, melalui beberapa gelintir orang entah mewakili institusi kepartaian atau lembaga DPR atau tidak, melontarkan kekesalannya atas adanya kegiatan KPK yang menohok sang calon Kapolri. Sementara dari posisi KPK, menyatakan mengapa pencalonan tunggal Kapolri tersebut tidak melibatkan KPK. Karena kasus BG ini bukan mendadak sifatnya melainkan pemrosesannya memang sudah sejak lama. Hanya tahap penuntutannya saja kebetulan bersamaan waktu dengan terpilihnya BG menjadi calon Kapolri.

Atas kejadian dituntutnya BG menjadi tersangka kasus suap oleh KPK tersebut maka bagi lembaga Polri ini tentu merupakan tamparan hebat. Terjadilah polemik berkepanjangan. Dan ketika peristiwa ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat luas, tiba-tiba tersiar kabar bahwasanya Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto (BW) ditangkap oleh Bareskrim Polri dan dijadikan tersangka dengan tuduhan telah menyuruh sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu di MK dalam persidangan sengketa Pilkada kota Waringin Barat, pada tanggal 23 Januari, pagi hari saat sedang mengantarkan putranya berangkat kesekolah di daerah Depok, Jakarta.

Masyarakat terkejut oleh peristiwa penangkapan BW oleh Bareskrim Seakan tidak percaya. Ada apa dengan BW. Begitupun juga dengan Ketua KPK Abraham Samad. Ada semacam protes atas penangkapan terhadap BW yang kabarnya dilaksanakan secara kurang sesuai dengan prosedur penangkapan. Yang kemudian diketahui ternyata peristiwa penangkapan BW itu tidak diketahui oleh Wakapolri.

Keadaan makin meruncing. Kemudian para penggiat gerakan antikorupsi dan masyarakat secara spontan berdatangan kehalaman kantor KPK untuk memberikan dukungan.

Fihak TNI ikut turun tangan untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara KPK dan Polri.

Dan masyarakat luas pun akhirnya mendesak presiden agar ikut turun menyelesaikan persoalan yang melanda institusi penegak hukum ini. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2015 kemaren presiden Jokowi memberikan keterangan Pers di Istana kepresidenan, yang secara singkat mengharap agar fihak-fihak yang bersengketa jangan terjadi gesekan yang tidak perlu. Agar semua persoalan diselesaikan secara prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Agar semua dibuat terang benderang dan transparan. Jangan ada kriminalisasi. Saat konfrensi Pers presiden didampingi oleh enam orang pakar sebagai tim informal untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden.

Jadi dalam hal ini presiden meminta agar KPK dan Polri tetap bekerja secara profesional. Jangan ada yang melakukan intervensi. Biarkan mereka bekerja dengan baik dan benar. Harus saling bersinergi.

Langkah Nyata dan Pasti

Ditengah keadaan yang serba mengambang dan cepat berubah terasa hampir semua urusan menjadi bermasalah. Apalagi kharakter bangsa ini berangkatnya berasal dari budaya yang tidak memiliki standar yang jelas dan baku. Seakan semua begitu relatif dan permisif. Serba longgar dan membolehkan. Kalaupun ada pelarangan diterapkan secara samar- samar. Semisal dengan cara menghimbau dan meminta kesadarannya untuk berperilaku baik dan benar.

Padahal melalui tata aturan adat, agama, dan atau etika pergaulan serta aturan hukum sudah diatur sedemikian rupa. Namun dasar tidak memiliki watak dan motivasi yang kuat maka tetap saja semau gue. Tidak memiliki disiplin diri.  Inginnya semua hal bisa dengan bebas dapat dilakukan.

Dampaknya secara sosial politik dapat dirasakan. Gesekan dan benturan mudah terjadi di hampir semua lapisan masyarakat. Demo anarkis dan tawuran pelajar merupakan sebagian contohnya. Bahkan bisa terjadi di tempat- tempat rapat dimana dihadiri oleh orang- orang yang terhormat sekalipun.

Nah, maka tidak mengherankan kalau kini ada gagasan untuk mengadakan gerakan revolusi mental bangsa yang dibawakan oleh pemerintah yang baru, dibawah pimpinan presiden Jokowi- JK. Ini suatu keniscayaan yang harus diambil sebagai langkah nyata dan pasti guna mengubah kepribadian kembali kefitrahnya sebagai manusia yang baik sesuai kodratinya.

 

 

 

 

 

Terhadang Kebijakan BBM

Diawal pemerintahannya, Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-7 dihadang oleh kebijakan BBM. Sepertinya kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi merupakan keharusan agar program pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Betapa tidak, karena APBN 2014-2015 yang notabene buatan pemerintahan sebelumnya banyak tersedot oleh biaya untuk subsidi BBM.  Sedangkan yang lebih banyak menikmati adalah para golongan menengah keatas. Tidak heran kalau ia lalu menilai bahwa hal ini salah sasaran. Sehingga harus dialihkan untuk mensubsidi kehal yang lebih produktif, seperti bidang pengentasan kemiskinan, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang bantuan biaya pendidikan.

Tapi nampaknya langkah yang baik ini sulit untuk diterapkan. Sebab  kebijakan kenaikan BBM berdampak parah kepada harga sembako yang cenderung ikut naik drastis. Akibatnya anggota masyarakat yang hidupnya pas-pasan merasa makin tertekan kehidupan ekonominya. Walau secara teori pemerintah dapat mengantisipasi bilamana terjadi ketimpangan keadaan. Pada kenyataannya harga-harga bahan dan ongkos transportasi harian terasa mencekik leher.

Dalam hal ini mungkin semestinya pemerintah tidak gegabah dengan keburu memilih menaikkan harga BBM.  Apalagi kalau harga minyak dunia sedang menurun.  Selain itu tentu saja akan terjadi pemandangan yang kontras yang dapat memicu timbulnya aksi protes dari seluruh warga masyarakat yang hidupnya masih susah.

Kini, harga BBM sudah terlanjur dinaikkan. Bagaimana lagi, yang penting upaya pengendalian harga bahan dipasaran dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Agar pamor pemerintahan yang baru ini tidak cepat pudar.

 

 

Jelang Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi-JK

Semarak suasana acara pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK sangat terasa di H-3 hari ini. Jadi pada hari Senen tanggal 20 Oktober 2014 yang akan datang acara peresmian tersebut diselenggarakan.

Kita patut bersyukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerahnya kepada bangsa Indonesia, sehingga dapat terkabul melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui mekanisme demokratisasi yang sangat dinamis.

Setelah masa kampanye dan pilpres yang penuh ketegangan tapi meriah berlalu, kini kembali bersatu padu. Satu hati untuk mendukung suksesnya acara pelantikan presiden Jokowi-JK. Sebab kedepan bangsa ini masih harus menghadapi tantangan yang amat berat dalam rangka membangun Indonesia hebat.

Mari semua bersatu padu, saiyeksaekoproyo, holopis kuntul baris! Kita majukan negeri kita ini dengan saling mendukung dan memberikan partisipasi aktif yang konstruktif.

Para Capres Menghadap SBY

Tadi sore Tv One mengabarkan Hatta Rajasa akan menghadap SBY untuk meminta ijin pengunduran diri dari jabatan mentri ekonomi sekaligus untuk memperoleh restu mengikuti Pilpres 2014 sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Dan baru malam ini ditayangkan dengan jelas bahwa memang tampak ada pertemuan itu. Bahkan capres Prabowo juga tampak di Istana Kepresidenan lalu berfoto bertiga sambil masing-masing memasang wajah senyumnya yang sejuk.
Prabowo mengungkapkan bahwa SBY adalah seniornya ketika berdinas di TNI dulu. Jadi ini adalah semacam pertemuan antara yunior dengan seniornya. SBY memberi restu utk meneruskan perjuangannya menuju RI1. Sementara itu Hatta juga kelihatan lega ketika menjelaskan ke publik perihal maksud kedatangannya kekediaman SBY di istana kepresidenan. Beliau juga mendapat restu dari SBY selaku presiden RI.
Disamping itu sore tadi pada waktu yang tidak sama juga tampak Joko Widodo datang menghadap SBY guna meminta ijin non aktif dari jabatan Gubernur DKI Jakarta untuk mengikuti Pilpres bersaing dengan Prabowo. Permohonan ini dikabulkan oleh SBY karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Joko Widodo juga tampak akrab dapat dilihat saat bersalaman dengan SBy.
Melihat acara tayangan pertemuan para capres di istana presiden yang memberi kesan penuh keakraban ini membuat hati ikut adem tidak seperti pada saat adanya polemik sebelumnya yang kayak perang syaraf. Yah semoga saja nanti sampai dengan hari pelaksanaan pilpres keadaannya tetap adem dan penuh persaudaraan demi suksesnya pemilu presiden untuk membangun nusa dan bangsa Indonesia yang lebih baik.